Petakan TPS Rawan Longsor, KPU Wonosobo Gandeng BPBD

Petakan TPS Rawan Longsor, KPU Wonosobo Gandeng BPBD

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- KPU Wonosobo mengaku telah memetakan TPS yang rawan longsor di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut menyusul pelaksanaan pilkada yang bakal digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Bulan tersebut biasanya curah hujan tinggi yang berpotensi memicu longsor di sejumlah wilayah. “Untuk TPS yang berada di wilayah rawan longsor akan kita petakan, nanti bersama dengan BPBD, maupuan aparat kemanan, sehingga akan disiapkan langkah antisipasinya,” ungkap ketua KPU Wonosobo Asmak Khozin. Menurutnya, Wonosobo dianggap zona merah rawan bencana di Jateng. Sejumlah potensi bencana alam bisa terjadi di kabupaten  pegunungan ini. Di anataranya longsor, banjir, tanah bergerak, angin puting beliung, gas beracun dan letusan gunung berapi. “Bahkan dari catatan BPBD Wonosobo,  hanya tsunami saja yang tidak ada di Wonosobo,” katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya sudah mensetting pemsangan TPS di lakukan di lokasi yang benar-benar aman dari ancaman bahaya longsor dan banjir,  sudah memretkan titik yang jadi langganan longsor. “Jika terjadi bencana, akan kita geser ke TPS terdekat, kita juga akan koordinasi dengan BPBD, di akhir bulan november nanti, kondisi terakhir seperti apa, akan kita cek lagi,” katanya. Sementara itu, Kepala BPBD Wonosobo, Zulfa Ahsan Alim Kurniawan mengemukakan, hampir semua wilayah di Kabupaten Wonosobo  berpotensi ada ancaman longsor. Bahkan kelurahan yang ada di pusat kota yakni Wonosobo Barat pun ada beberapa area rawan longsor. “Fakta dan realita topografi wilayah Wonosobo mayoritas pegunungan nyaris tanpa ada hamparan rata yang luas. Area pemukiman pun mayoritas di lereng, lembah dan perbukitan karena memang ketersediaan tanah datar sangat minim, sehingga ini patut di waspadai,” katanya. Berkaitan dengan dengan teknis pemungutan suara saat Pemilu, tentu di bawah kewenangan KPUD. Termasuk apabila terjadi peristiwa bencana di suatu tempat saat Pemilu, BPBD dan seluruh stakeholders hingga para partisipan dan relawan siap di pelosok pedesaan selalu siaga. “Apabila terjadi  bencana kapanpun termasuk  saat Pilkada. Sepanjang skala bencana biasa tidak sampai pada tingkatan darurat bencana tentu agenda Pilkada tetap jalan sesuai agenda KPUD. Pada skala lokal dan ringan kami dan stakeholders serta masyarakat akan secepatnya kita tangani dan lokalisir ,” pungkasnya. (gus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: